Pemerintah Resmi Jamin Obligasi Hutama Karya

Sports Kompas Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjaminan atas obligasi yang diterbitkan oleh PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka percepatan proyek pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera. Beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kemenkeu Brahmantio Isdijoso menyatakan, PMK itu merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera jo Perpres Nomor 117/2015. Selaku pengemban penugasan pemerintah, Hutama Karya membutuhkan dana Rp 81 triliun untuk melaksanakan pengusahaan delapan ruas dari total 24 ruas jalan tol. “Dari total kebutuhan pendanaan sebesar Rp 81 triliun itu, dibutuhkan pendanaan berupa ekuitas sebesar Rp 52,6 triliun. Besarnya kebutuhan ekuitas disebabkan oleh rendahnya tingkat kelayakan finansial (financial internal rate of return/FIRR) sehingga kemampuan proyek untuk melakukan leverage dengan cara melakukan pinjaman menjadi rendah,” kata Brahmantio dalam keterangan resminya, Selasa (15/11). Ia menyebutkan, kebutuhan pendanaan dalam bentuk ekuitas idealnya diperoleh melalui penyertaan modal negara (PMN) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, mengingat besarnya kebutuhan pendanaan dalam bentuk ekuitas, alternatif pilihan yang paling mungkin ditempuh adalah melalui penerbitan obligasi atau surat utang korporasi sebagai bentuk bridging financing. Sehubungan dengan penugasan ini, DJPPR menyatakan, Kemenkeu berperan untuk menyediakan dukungan berupa jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan yang diberikan berdasarkan mandat Perpres Nomor 100/2014 yaitu jaminan atas pinjaman dan obligasi Hutama Karya dalam rangka pengusahaan jalan tol di Sumatera. Terkait penjaminan pinjaman Hutama Karya, menteri keuangan sebelumnya juga telah menerbitkan PMK Nomor 253/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Pemerintah telah memberikan jaminan atas pinjaman perseroan untuk pendanaan ruas Medan–Binjai senilai Rp 481 miliar dan ruas Palembang–Sp Indralaya senilai Rp 1,24 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan ekuitas, Hutama Karya merencanakan penerbitan obligasi yang memerlukan jaminan pemerintah sehingga dapat menarik investor untuk membeli obligasi tersebut. Untuk itu, menteri keuangan menerbitkan PMK Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera pada 10 November 2016. Persetujuan Prinsip Pemberian jaminan pemerintah atas penerbitan obligasi itu dilakukan berdasarkan tahapan proses penerbitan obligasi. Menteri keuangan memberikan persetujuan prinsip pada tahap awal proses penerbitan obligasi dan menerbitkan surat jaminan pemerintah pada saat proses penerbitan obligasi akan selesai. Adapun pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah oleh menteri keuangan didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Brahmantio menyebutkan, sejumlah ruas jalan tol yang pengusahaannya dilakukan Hutama Karya adalah ruas Medan–Binjai, Palembang–Sp Indralaya, Bakauheni–Terbanggi Besar, Pekanbaru–Dumai, Terbanggi Besar–Pematang Panggang, Pematang Panggang–Kayu Agung, Kisaran–Tebing Tinggi, dan Palembang–Tanjung–Api-api dengan total panjang 645 kilometer. Keseluruhan proyek ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2019. Yosi Winosa/NAS Investor Daily

Sumber: BeritaSatu