Optimistis UU Tax Amnesty Disahkan, Pemerintah Siapkan IT Penunjang

Sports Kompas Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan secara tidak langsung merasa optimistis bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat. Sebab, akan diputuskan di Komisi XI, pada Senin (27/6) ini dan dibawa ke rapat pleno Paripurna, pada Selasa (28/6) besok. Namun, Luhut mengatakan bahwa masalah yang menanti adalah sarana teknologi informasi (IT) yang akan menunjang penerapan tax amnesty tersebut. Apalagi, dengan diberlakukannya pengampunan pajak diharapkan akan banyak jumlah pembayar pajak. “Sekarang masalah IT-nya lagi disiapkan dengan baik sehingga dengan begitu kita bisa membuat data yang lebih akurat. Bapak Presiden menekankan itu memang dengan baik. Tadi juga Pak Wapres (menenkankan),” ungkap Luhut yang ditemui usai menghadap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Senin (27/6). Lebih lanjut, Luhut juga mengatakan dengan adanya aturan mengenai pengampunan pajak diharapkan akan berdampak positif pada perekonomian Tanah Air. Sebelumnya, Ketua DPR, Ade Komarudin (Akom) menjanjikan bahwa sebelum memasuki cuti panjang, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty akan selesai. Hal itu dijanjikan Akom di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) saat acara buka puasa bersama di rumah dinasnya, di bilangan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (20/6) petang. “Jelang tanggal 28 (Juni 2016) mengakhiri masa sidang untuk memasuki cuti panjang, insya Allah kami bisa selesaikan UU Tax Amnesty satu sampai dua hari ini, Insya Allah tujuh pasal lagi bisa diselesaikan,” kata Akom. Wapres JK memang mengharapkan bulan Juni ini pembahasan RUU Tax Amnesty bisa selesai pembahasannya di DPR. “Kita mengharap bisa selesailah pada setidak-tidaknya Juni ini, mudah-mudahan bisa selesai,” kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (17/6). JK juga sempat mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty masih seputar besaran tarif pajak yang akan dikenakan dan juga sistem pelaksanaannya. Di antaranya, mengenai sistem pemungutan dan penampungan hasil pungutan pajak tersebut. Tetapi, JK mengatakan bahwa pada prinsipnya DPR tidak keberatan dengan besaran tarif sebesar dua persen untuk repatriasi atau mengembalikan aset ke Tanah Air dan empat persen untuk deklarasi pajak. Novi Setuningsih/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu