Bareskrim Segera Limpahkan Berkas Eks Dirut PLN Nur Pamudji

Rimanews – Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri segera menyerahkan berkas tahap 1 mantan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji yang menjadi tersangka korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) untuk perusahaan pelat merah itu tahun 2010. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Agus Rianto mengatakan, saat ini penyidik tengah proses merampungkan berkas. “Berkas sedang diselesaikan untuk bisa segera dilimpahkan tahap 1 ke Kejaksaan Agung,” kata Agus di Mabes Polri, Rabu (24/2/2016). Baca Juga Ahok Tolak Makanan dari Penyidik Pemeriksaan Selesai, Ahok Bungkam Pekan Depan Bareskrim Periksa Ahok Agus menegaskan pemeriksaan tersangka sudah cukup dilakukan. Penyidik juga telah memeriksa 30 saksi termasuk ahli. Sedangkan penghitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) belum selesai. “Mudah-mudahan nanti kita bisa segerakan, tapi kita tunggulah penyelesaiannya,” tandasnya. Kasus ini bermula adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Nomor: 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011, menemukan kebutuhan gas PLN pada 8 unit pembangkit yang berbasis dual firing tidak terpenuhi. Kendati, harus dioperasikan dengan high speed diesel (HSD) atau solar, dimana jauh lebih mahal dari gas, sebesar Rp17,9 triliun pada 2009 dan Rp19,6 triliun pada 2010. Kedelapan pembangkit itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang dan Tanjungpriok (Jakarta Utara), PLTGU Tambak Lorok (Semarang), PLTGU Muara Tawar (Bekasi), PLTGU Gresik, PLTGU Grati (Pasuruan), PLTGU Teluk Lembu (Bali) dan PLTGU Bali. Delapan unit pembangkit tersebut hanya mendapatkan pasokan gas sebanyak 785 BBTUD atau 49,03 persen dari total kebutuhan 1.601 BBTUD pada 2009. Pada 2010 pasokan gas menurun menjadi 778 BBTUD atau 48,78 persen dari kebutuhan sebanyak 1.595 BBTUD. Dan hal ini mengakibatkan pembangkit-pembangkit harus dioperasikan dengan HSD yang harganya lebih mahal dari gas. Sehingga PLN kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan biaya bahan bakar. Temuan angka fantastis itu kemudian dilaporkan ke Direktorat III/ Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri oleh Jaringan Advokat Publik, Selasa 8 Oktober lalu. Dirut PLN yang menangani proyek pembangkit listrik periode 2009-2010, Dahlan Iskan pun dilaporkan. Sementara Nur saat itu menjadi Direktur Energi Primer PLN. Tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU No.20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : korupsi pln , Dirut PLN Nur Pamudji , Bareskrim , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews