Senin, Dahlan Iskan Akan Penuhi Panggilan Kejati Jatim

4d Singapore Surabaya – Dahlan Iskan, mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) melalui kuasa hukumnya Pieter Talaway memastikan akan datang memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) sebagai saksi terkait dugaan penjualan aset yang disebut-sebut sebagai nonprosedural (curang) di perusahaan yang pernah dia pimpin, Senin (17/10). Pieter menyatakan, kliennya benar bahwa sebelumnya sudah menerima panggilan penyidik dua kali, namun saat itu Dahlan Iskan berada di Amerika Serikat (AS) sehingga tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. “Untuk panggilan yang ketiga ini kami pastikan akan datang,” ujar Pieter Talaway menjawab pertanyaan wartawan, Jumat (14/10) sore. Sebelumnya, Kepala Kejati (Kajati) Jatim Maruli Hutagalung, Jumat siangnya menyatakan sudah memanggil Dahlan Iskan untuk kali ketiga guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Senin depan. Bahkan Maruli juga mengancam akan melakukan upaya paksa apabila pemanggilan tersebut tidak diindahkan oleh mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. “Saya mengimbau agar Pak Dahlan Iskan datang, apalagi beliau tokoh masyarakat sekaligus mantan pejabat negara,” ujar Maruli. Sebagaimana diberitakan, dalam kasus yang menghebohkan Jatim itu, penyidik sudah menetapkan Wisnu Wardhana, mantan Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU sebagai tersangka, Kamis (6/10) lalu. Penyidik langsung melakukan penahanan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Medaeng, guna memperlancar proses penyidikan. Wisnu yang mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu sempat menolak menandatangani berita acara penahanan. Wisnu kepada wartawan menyatakan ia tidak bersalah karena yang menjual aset itu direksi. Namun oleh kuasa hukumnya, Dahlan Iskan membantah tudingan itu karena penjualan aset PT PWU ditandatanganinya setelah ada surat kesepakatan pelaksana melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dicekal Pada bagian lain, Pieter Talaway juga mempertanyakan status Dahlan Iskan yang dikenakan cekal oleh Kejati Jatim karena sebagai saksi hal itu dinilai berlebihan. Dahlan Iskan siap menjalani proses hukum dengan baik dan kooperatif. Surat pencekalan mulai 14 Oktober 2016 itu berlaku sampai enam bulan ke depan dan dapat diperpanjang jika diperlukan, ujar Kajati Jatim Maruli Hutagalung. Mantan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung itu membenarkan, penjualan aset negara itu terjadi tahun 2003, semasa Dahlan menjabat Dirut PT PWU periode 2000-2010. Kasus dugaan penyelewengan aset PWU telah diusut Kejati Jatim sejak awal 2015 lalu itu menyebutkan, sebanyak 33 aset berupa tanah dan bangunan diduga dijual secara curang pada periode 2000-2010. Menurut dia, korupsi itu hampir selalu berjamaah, tidak mungkin hanya satu orang. Karenanya tidak menutup kemungkinan selain Wisnu Wardhana bakal akan ada tersangka lain yang menyusul. Dalam kasus itu sudah banyak pihak diperiksa, termasuk pembeli aset, di antaranya, anggota DPD, Emilia Contessa yang membeli bangunan milik PWU di Banyuwangi. Juga bos PT Maspion Group, Alim Markus, selaku mantan Komisaris PWU juga telah diperiksa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sudah mendatangi Kejati Jatim guna koordinasi dengan penyidik terkait penghitungan angka kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi aset negara yang dikelola PT PWU. Aries Sudiono/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu